Globalberita.id ~ Administrasi keuangan negara merupakan instrumen vital dalam tata kelola pemerintahan yang mampu mengelola alokasi sumber daya keuangan publik untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan,
Secara teoritis, administrasi keuangan negara terdiri dari serangkaian fungsi: perencanaan anggaran, penyusunan kebijakan keuangan, pelaksanaan penganggaran, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban publik (Wildavsky, 1964). Dalam konteks good government, pengelolaan keuangan negara tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis, tetapi harus diimbangi dengan penerapan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan integritas pejabat publik untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Nilai transparansi menjadi dasar pengelolaan keuangan yang terbuka, di mana pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan secara jelas dan dapat diakses publik.
Transparansi memudahkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan kontrol sosial, mengurangi kesenjangan informasi yang biasanya mengundang praktek korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Contohnya, penyebaran laporan keuangan yang mudah dijangkau masyarakat maupun media massa menjadi mekanisme penting dalam menjaga keterbukaan (Jensen & Meckling, 1976).
Akuntabilitas menuntut pejabat pengelola keuangan untuk bertanggung jawab atas seluruh proses dan hasil pengelolaan anggaran. Mekanisme audit internal maupun eksternal menjadi instrumen efektif untuk menilai ketaatan dan kinerja penggunaan dana publik.
Tanpa akuntabilitas yang jelas, tidak ada jaminan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan, yang selanjutnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya meningkatkan kontrol sosial, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih relevan dengan kebutuhan rakyat.
Partisipasi dapat diwujudkan melalui keterlibatan publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran serta pemanfaatan teknologi informasi untuk konsultasi dan pelaporan. Model ini memperkuat prinsip demokrasi partisipatif yang dianggap mampu memperbaiki kualitas kebijakan publik (Fung, 2006).
Selain itu, integritas menjadi fondasi moral dalam administrasi keuangan negara. Pejabat yang berintegritas tinggi akan menjaga profesionalisme, menolak praktek korupsi, dan menjunjung tinggi kode etik pelayanan publik. Penguatan integritas dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sistem pengawasan yang terstruktur.
Implementasi administrasi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai good government akan memberikan dampak positif luas, seperti peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, reformasi di bidang administrasi keuangan negara harus terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi serta memastikan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(***)
Artikel//NOVIA APRIANINGSIH
MAHASISWA PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUARA BUNGO.
Media Patner :
