PUPR dan Rekanan Tak Hadir,Komisi III DPRD Tebo Siapkan RDP Ulang

Kab Tebo23 Dilihat

TEBO, Globalberita,id –Sejumlah temuan hasil peninjauan lapangan, proyek rekonstruksi jalan Nasional–Blok E Alai Ilir dan Jalan 21 Unit 1–Blok E dengan nilai anggaran sekitar Rp46 miliar terus menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Tebo.

Perhatian terhadap proyek yang dikerjakan oleh rekanan CV Selaras Restu Abadi (SRA) tersebut turut mendorong Komisi III DPRD Kabupaten Tebo bersama Tim 8 untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, agenda RDP yang sebelumnya dijadwalkan pada 5 Oktober 2026 terpaksa ditunda.

Penundaan tersebut disebut berkaitan dengan ketidakhadiran pihak Dinas PUPR Kabupaten Tebo dan rekanan pelaksana setelah adanya surat pemanggilan dari Komisi III DPRD Tebo. Padahal, RDP tersebut direncanakan sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) dan peninjauan lapangan yang dilakukan Komisi III bersama Tim 8 pada akhir Agustus 2026.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tebo, Ihsanudin, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi untuk memastikan jadwal kehadiran Kepala Dinas PUPR.
“Senin kemarin Kadis PUPR tidak ada di Tebo. Coba nanti saya koordinasikan lagi dengan ketua, kapan pastinya Kadis PUPR bisa hadir ke DPRD,” ujar Ihsanudin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tebo, Dimas Cahya Kusuma, S.H., M.H., saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD terkait penjadwalan ulang RDP.
“Kami lagi komunikasi sama pimpinan, Bang, untuk RDP (Ketua DPRD Tebo). Secepatnya akan diputuskan,” kata Dimas.

Lebih lanjut, Dimas menegaskan hadir ataupun tidak nya Dinas PUPR maupun rekanan, agenda RDP bersama Tim 8 tetap akan dilaksanakan.

Menurutnya, sejumlah temuan hasil sidak dan peninjauan lapangan akan menjadi materi pembahasan serius dalam rapat tersebut. Karena itu, kehadiran pihak-pihak terkait dinilai penting agar setiap persoalan dapat diklarifikasi secara langsung dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Adrian, belum memberikan tanggapan saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon untuk dimintai keterangan terkait penundaan RDP maupun persoalan pelaksanaan proyek tersebut.

Masyarakat Kabupaten Tebo berharap proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar menghasilkan kualitas jalan yang sesuai spesifikasi, memberikan manfaat jangka panjang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Transparansi dan pengawasan yang serius menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran pembangunan benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tebo.(Doni)

Media Patner :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *