Tebo, Globalberita,id ~ Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo menjadi ruang bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap arah kebijakan anggaran daerah.
Fraksi PKS mengingatkan pemerintah agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Turut hadir Bupati Tebo Agus Rubiyanto, SE., MM., Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, SE., M.Si., unsur Forkopimda, kepala OPD, Forkopimcam serta tamu undangan lainnya.
Pandangan Fraksi PKS disampaikan anggota DPRD Tebo Fajri, S.Pd. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah harus menjadi perhatian serius, terutama menyikapi potensi penurunan pendapatan transfer.
“Anggaran harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” menjadi salah satu penekanan Fraksi PKS dalam menyikapi perubahan anggaran.
Menurutnya, setiap pergeseran anggaran harus memiliki prioritas yang jelas, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur publik.
Fraksi PKS juga mempertanyakan besarnya Silpa pembiayaan daerah. Penggunaan Silpa dinilai tidak semestinya hanya diarahkan untuk menutup kekurangan belanja rutin.
Begitu pula dengan pembayaran utang daerah, yang diminta dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui secara jelas beban pembiayaan yang ditanggung daerah.
Sorotan lainnya menyasar sektor kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah diminta mengoptimalkan tenaga kesehatan serta kompetensi yang tersedia.
Di sisi lain, masih terdapat sekitar 6.000 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, sehingga persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Fraksi PKS turut meminta adanya perjanjian yang tegas terkait sektor CPO serta keterbukaan dalam setiap penambahan maupun pengurangan APBD.
Bagi Fraksi PKS, perubahan anggaran harus dapat dijelaskan secara terbuka sehingga publik dapat memahami alasan dan dampaknya.
Fraksi PKS pada akhirnya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tebo.(Doni
Media Patner :
