Tebo, Globalberita,id ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Tebo Agus Rubiyanto, SE., MM., Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, SE., M.Si., unsur Forkopimda, para kepala OPD, Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi PAN, anggota DPRD Kabupaten Tebo Yuzep Herman, S.Pd., menyampaikan sejumlah catatan dan sorotan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah dalam pembahasan APBD 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi PAN adalah rencana penambahan pendapatan dari sektor pajak sebesar sekitar Rp29 miliar. Fraksi PAN meminta agar target tersebut benar-benar disusun secara realistis serta diikuti dengan strategi optimalisasi pendapatan yang jelas.
Fraksi PAN juga menyoroti pelayanan di RSUD Kabupaten Tebo. Pemerintah daerah didorong segera melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
Selain itu, Fraksi PAN mendorong Bupati Tebo untuk menambah atau memperkuat anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP), mengingat masih banyak masyarakat yang dinilai membutuhkan dukungan pendidikan tersebut.
Persoalan BUMDes di sejumlah desa juga menjadi perhatian. Fraksi PAN meminta pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pengawasan dan pembinaan, mengingat masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan BUMDes di tingkat desa.
Dalam bidang keagamaan dan kegiatan MTQ, Fraksi PAN turut mempertanyakan anggaran sekitar Rp660 juta untuk kafilah. Fraksi PAN menilai jika Kabupaten Tebo ingin berkompetisi secara serius, proses seleksi kafilah harus dilakukan secara profesional dengan memilih peserta yang benar-benar berkompeten, bukan sekadar mengikuti kegiatan yang berpotensi menghabiskan anggaran.
Fraksi PAN juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan pembentukan Pamsimas untuk mendukung kebutuhan air persawahan, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan saat musim kemarau.
Sementara itu, persoalan armada angkutan PTS SMS yang diduga melebihi tonase turut menjadi sorotan. Fraksi PAN meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar aktivitas kendaraan dengan muatan berlebih tidak berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan maupun kepentingan masyarakat.
Berbagai catatan tersebut disampaikan Fraksi PAN sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan masukan terhadap penyusunan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026, dengan harapan setiap kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.(Doni)
Media Patner :
