Globalberita,id ~ Bungkamnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Tebo pada 25 Mei 2026 lalu, menuai kritik pedas.
Kritik keras tersebut dilayangkan langsung oleh Ketua Divisi Informatika Fast Respon Nusantara (FRIC) DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A. Md.
Hamdi menyayangkan sikap para OPD yang hadir saat RDP namun hingga kini enggan turun ke lapangan. Padahal, RDP telah menyepakati bahwa OPD terkait wajib turun ke Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, guna membuktikan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Bukit Pemuatan, Suferi.
Dugaan Pelanggaran Kades bukit pamuatan dan Komitmen RDP yang belum tindak lanjuti, meliputi beberapa poin krusial, di antaranya:
Dugaan penjualan tanah restan (sisa) desa oleh Kades Suferi.
Perobohan 3 unit gedung aset desa tanpa adanya izin tertulis dari Bupati Tebo.
Pemasangan portal jalan desa dengan pemberatan retribusi yang dinilai sepihak.
Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas kawasan hutan negara.
“Sikap lamban para OPD ini terkesan melecehkan hasil RDP dan tidak menghargai suara para wakil rakyat di parlemen, Kesepakatan dalam berita acara RDP itu konstitusional dan wajib dijalankan,” tegas Hamdi Zakaria, Jumat (17/7/2026).
Sebagai langkah nyata, Hamdi mengaku telah melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Tebo dan Bupati Tebo, Agus Rubianto, agar segera mengeluarkan perintah tegas kepada OPD terkait untuk segera turun ke lokasi.
Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko menyambut baik laporan masyarakat dan akan segera melakukan koordinasi dengan komisi 1 terkait hasil RDP yang telah di sepakati,
“Trimakasih atas aspirasi yang telah di sampaikan, jabatan kami merupakan amanah masyarakat,, Scepatnya akan kami tindak lanjuti”tegas Khalis.
Lebih lanjut Khalis menyoroti pada OPd dan yang di nilai kurang bertanggung jawab dengan amanah jabatan yang sudah di berikan,
“Laporan sdah di sampaikan begitu lama,sdah di RDP juga ,masak OPD nya terkesan tidak bisa bekerja” pungkas Khalis dengan nada kesal.
Masyarakat mendesak agar pemerintah peduli terhadap kondusifitas di tengah masyarakat, tindak lanjuti laporan di sampaikan atau masyarakat akan akan melakukan aksi parlemen jalanan, demonstrasi di kantor desa, kecamatan, sampai ke kantor bupati menuntut keadilan.(Redd)
Media Patner :
