Globalberita,id ~ Polemik mengenai dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diajukan Pemerintah daerah Kabupaten Tebo, tuai sejumlah sorotan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dituding sengaja menghindari rapat koordinasi dengan pihak DPRD Tebo terkait perubahan nilai pinjaman yang dinilai tidak transparan.
Ihsanuddin Wakil Ketua I DPRD Tebo,, mengungkapkan kekecewaannya setelah agenda rapat yang dijadwalkan pada 27 April 2026 tak di hadiri oleh satupun anggota tim TPAD,
Pihak dewan sebenarnya telah melayangkan panggilan resmi kepada tim TAPD untuk memberikan penjelasan rinci mengenai pengurangan nilai pinjaman dari semula Rp140 miliar menjadi sekitar Rp100 miliar.
“Kami sudah menunggu hingga sore hari di kantor DPRD, namun tidak ada satu pun anggota tim TAPD yang menampakkan batang hidungnya”ungkap Ihsan.
Ketimpangan Informasi dan Perubahan Sepihak yang menjadi sorotan tajam bagi legislatif adalah fakta bahwa informasi mengenai pemangkasan dana pinjaman sebesar Rp140 miliar tersebut justru diketahui melalui pemberitaan media massa, bukan melalui dokumen resmi atau surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
Ihsanuddin menekankan bahwa setiap perubahan dalam postur anggaran—termasuk pinjaman daerah—harus melewati mekanisme pembahasan bersama.
Lebih lanjut Ihsan mengatakan, Pengurangan nominal tersebut otomatis akan berdampak pada penghapusan beberapa item program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
“Mekanismenya tidak bisa dimainkan sendiri. Kami perlu tahu item pembangunan mana yang dihilangkan dan apa urgensinya. Jangan sampai proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat justru dipangkas tanpa alasan yang jelas”ungkap ihsan.
Secara aturan, hal yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan bersama tidak boleh dihilangkan begitu saja, Kecuali memang dana nya berkurang, itu pun harus ada revisi yang disetujui bersama.
“Jika terus-terusan seperti ini, kami akan mempertanyakan legalitas proses pinjaman ke PT SMI tersebut, Dengan mangkir nya tim TAPD dari jadwal rapat yang di tentukan, bukan sekadar masalah kehadiran saja, tapi masalah etika birokrasi dan transparansi anggaran yang di nilai menciderai kepercayaan masyarakat melalui DPRD sebagai pengawas anggaran “pungkas ihsan
Hingga berita ini diturunkan, pihak TAPD Kabupaten Tebo belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi tersebut maupun terkait detail pemangkasan dana pinjaman.(Nata)
Media Patner :
