Muara Bungo – Organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Peduli Urusan Rakyat (Gempur) akan mengajukan hearing ke Bupati Bungo dan Dinas Sosial Kabupaten Bungo terkait banyaknya laporan masyarakat tentang bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
Ketua Gempur, Alpindo Mustakim, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga terkait penyaluran bantuan, tidak sedikit warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sementara ada warga yang tergolong mampu malah menerima bansos.
“Banyak laporan dari masyarakat, ada warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima, sementara yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan,” ujar Mustakim, Selasa (7/10/2025).
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya pemerintah dusun dan kelurahan yang kurang proaktif memperbarui data penerima bansos secara berkala.
“Mestinya lurah atau rio itu jemput bola. Lihat, apakah masih ada warga miskin yang belum masuk data penerima bansos. Kalau ada, segera usulkan dan jika ada yang mampu keluarkan, jangan dibiarkan begitu saja. Karena pihak desa dan kelurahan punya wewenang itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mustakim menyebut juga adanya dugaan praktik nepotisme dalam penyaluran bantuan di beberapa dusun. Ia mengatakan, ada laporan bahwa penerima bansos di sejumlah wilayah justru banyak diterima oleh kerabat perangkat dusun atau rio.
Ormas Gempur berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan data penerima bansos di Kabupaten Bungo, baik untuk penerima PKH, program Sembako, maupun penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan.
“Karena sekarang data tunggal DTSEN itu akan digunakan untuk setiap bantuan. Kami berharap bupati menindak tegas jika ditemukan penyimpangan, agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Mustakim.
Media Patner :
