Tebo, Globalberita,id ~ Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Jumat (4/9/2026), tak sekadar menjadi forum penyampaian pendapat fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Dari ruang sidang, Fraksi Partai Demokrat membuka sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari penurunan belanja, pengelolaan dana SILPA, kualitas proyek jalan hingga aktivitas angkutan CPO yang berpotensi membebani infrastruktur daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Dewi Ulfa Uluwiyah, S.H. Dalam sorotannya, Demokrat mengingatkan agar perubahan APBD tidak justru menggerus target pembangunan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Belanja daerah tercatat turun Rp5,329 miliar atau 0,48 persen. Angka tersebut memang terlihat kecil secara persentase, namun Demokrat menegaskan setiap pengurangan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh berujung pada berkurangnya kualitas pelayanan publik.
RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo juga menjadi salah satu titik yang dipertanyakan. Demokrat menyoroti dana SILPA sekitar Rp11 miliar yang ditempatkan di Bank BTN dan sekitar Rp16 miliar di Bank Jambi. Fraksi Demokrat mendorong agar dana tersebut dapat dioptimalkan untuk memperkuat pelayanan rumah sakit. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa besar dana yang tersedia, tetapi sejauh mana uang tersebut mampu dikonversi menjadi pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat PAD daerah.
Sorotan berikutnya mengarah ke proyek jalan Pal 12 hingga Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang yang menggunakan dana pinjaman daerah. Demokrat meminta pengawasan diperketat dan kualitas pekerjaan tidak boleh dikompromikan. Sebab, ketika pembangunan infrastruktur dibiayai melalui pinjaman, konsekuensinya bukan hanya berada pada pemerintah hari ini, tetapi juga menjadi beban fiskal yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Di sisi lain, persoalan angkutan CPO PT Selaras Mitra Sarimba (SMS) menjadi isu yang tak kalah krusial. Demokrat mendukung penggunaan jalan TMMD menuju Sungai Alai sepanjang sekitar 10 kilometer sebagai jalur alternatif angkutan CPO. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi ruas Pal 12–Blok E yang menjadi akses masyarakat dan dibangun menggunakan dana pinjaman daerah. Pemerintah diminta tidak sekadar membuat kesepakatan, tetapi memastikan tonase kendaraan benar-benar sesuai Andalalin dan ketentuan yang berlaku.
Yang lebih tegas, Demokrat meminta Pemkab Tebo memberikan batas waktu yang jelas dan terukur kepada PT SMS untuk memenuhi kewajibannya memperbaiki jalan TMMD agar layak digunakan sebagai jalur alternatif. Di titik inilah pengawasan pemerintah diuji: apakah kesepakatan hanya berhenti di atas kertas, atau benar-benar diwujudkan di lapangan. Bersamaan dengan itu, kendaraan overtonase juga diminta ditertibkan karena beban berlebih berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
Di luar persoalan anggaran dan infrastruktur, Demokrat mengingatkan ancaman kebakaran memasuki musim kemarau. BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan selama 24 jam.
Sementara dua Ranperda tentang kesejahteraan lanjut usia serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mendapat persetujuan fraksi, dengan catatan regulasi tersebut harus benar-benar diterjemahkan menjadi program nyata.
Pada akhirnya, pandangan Fraksi Demokrat menempatkan APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintah, melainkan uang publik yang harus bisa dipertanggung jawabkan hasilnya. Dari penurunan belanja, dana SILPA, proyek jalan hingga lalu lintas CPO, semuanya bermuara pada satu pertanyaan: seberapa kuat Pemkab Tebo memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan pembangunan benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.(Doni)
